BUDAYA BIROKRASI: KINERJA PEGAWAI SAMSAT MAROS DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DOI:
https://doi.org/10.33509/jan.v27i3.1516Kata Kunci:
Budaya Birokrasi, Kinerja Pegawai Samsat, Pajak Kendaraan BermotorAbstrak
Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkanuntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Dan Birokrasi dalam hal pelayanan juga seharusnya bebas dari hal hal menyimpang sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor apparat yang dinilah masih kurang disiplin. Beberapa faktor yang mengakibatkan adalah pegawai sering datang terlambat, maraknya percaloan, serta reward dan punishment yang tidak berjalan dengan baik.
Unduhan
Referensi
Abdussamad, Y. (2014). Pengembangan SDM Aparatur melalui kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo Journal.
Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 15–23.
Alamsyah. (2011). Karakteristik Universal Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Borneo Administrator, 7(3), 353–371.
Amir Hamzah. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Simplex, 2(2), 21–31.
Apriansyah, N. (2018). Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur ( Roles of The Illegal Levy Eradication Unit of The Ministry of Law and Human Rights in Creating Apparatuses Accountability and Integrity ) Abstrak. E-Journal Balitbangkumham, 12(1), 21–38.
Ardiani, L., Kadarisman, Hidayat, K., & Sulasmiyat, S. (2016). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1), 1–8.
Askani, A., & Densi, D. (2018). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), 9. https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.417
Ateh, Yusuf, M. (2018). Peran SAKIP Dalam Membangun ASN Berkinerja (Studi Kasus Provinsi Jawa Timur). Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, VIII(8).
Budijanto, O. W., & Rini, N. S. (2019). Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 283. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.283-310
Cahyadi, A. A. N. A. C. (2010). Penegakan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 53, 1–7.
Dunggio, S. (2020). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume III Nomor 2 Desember 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, VII(2), 119–128.
Febrianti, S. (2014). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT. Panin Bank Tbk. Area Mikro Jombang). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 12(1), 83041.
Indah, P. P. A. P., Rahmawati, P. I., & Andiani, N. D. (2019). Pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) Terhadap Kinerja Trainee Di Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali. Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata, 2(1), 41. https://doi.org/10.23887/jmpp.v2i1.22087
Iriawan, H. (1999). Strategi Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik IISIP YAPIS Biak, 1–20.
Jati, W. R. (2011). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta. JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 68–78. https://doi.org/10.22146/jsp.10926
Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN ( Aparatur Sipil Negara ) di Indonesia. MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan, 4(1), 73–84.
Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 569–586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Maharani, D. (2017). Kinerja Pegawai Samsat Dalam Pemberian. 5(1), 81–92.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
Masyhudi. (2005). INI Kinerja birokrasipemerintah dalam pelayanan kepada publik. Aplikasia, Jumal Aplikasi Llmu-Ilmu Agama, VI(1), 47–66.
Nasihah, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor SAMSAT Pati. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(01), 176–185. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1154
Nuraeni, S. (1386). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. 283.
Oktarina, E. (2013). Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 18, 1–20.
Pardede, A. C., & Mustam, M. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(4), 122–140.
Pratiwi, N. T. S. I., & Ni Nengah, A. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, 8(10), 1–15.
Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 2(4), 449–467. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan, 53 Undang-Undang Republik Indonesia 1689 (2009). http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12
Pustikasari, Y. D., Susilaningsih, & Jaryanto. (2016). Keefektivan Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Tata Arta” UNS, 2(1), 84–96.
Putra, P. (2019). Implementasi Sikap Disiplin Anak Di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Dalam Membentuk Pengembangan Moral. Primary : Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar, 11(1), 35. https://doi.org/10.32678/primary.v11i01.1293
Rakayoga, G. L. (2014). Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian Di Indonesia Civil Service Discipline Based on the Government Regulation Number 53 Year 2010 Viewed From the Personel Law Aspect in Indonesia. Kajian Hukum Dan Keadilan, 2, 325–337.
Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 263–276. https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.139
Regah, R. T., Sabjino, H., & Pinatik, S. (2019). Analisis Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Pelatihan Pada Pelayanan Aparatur Pajak Di Uptd Samsat Amurang. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 4(1), 64–72.
Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 4(1).
Rondinelli, D. A. (2007). What Is Decenralization? A Decentralization Briefing Notes. World Bank Institute.
Saktiawan, I. (2020). Penerapan Aplikasi Sipedis (Sistem Penegakan Disiplin) Pada Kppbc Tmp B Makassar. Jurnal Administrasi Negara, 26(1).
Sartika, D. (2013). Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis, 1(7), 135–146.
Siregar, P. J. W. S., & Tirta, N. (2017). Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 153–168.
Abdussamad, Y. (2014). Pengembangan SDM Aparatur melalui kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo Journal.
Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 15–23.
Alamsyah. (2011). Karakteristik Universal Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Borneo Administrator, 7(3), 353–371.
Amir Hamzah. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Kedisiplinan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Simplex, 2(2), 21–31.
Apriansyah, N. (2018). Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur ( Roles of The Illegal Levy Eradication Unit of The Ministry of Law and Human Rights in Creating Apparatuses Accountability and Integrity ) Abstrak. E-Journal Balitbangkumham, 12(1), 21–38.
Ardiani, L., Kadarisman, Hidayat, K., & Sulasmiyat, S. (2016). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1), 1–8.
Askani, A., & Densi, D. (2018). Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), 9. https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.417
Ateh, Yusuf, M. (2018). Peran SAKIP Dalam Membangun ASN Berkinerja (Studi Kasus Provinsi Jawa Timur). Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, VIII(8).
Budijanto, O. W., & Rini, N. S. (2019). Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 283. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.283-310
Cahyadi, A. A. N. A. C. (2010). Penegakan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 53, 1–7.
Dunggio, S. (2020). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume III Nomor 2 Desember 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, VII(2), 119–128.
Febrianti, S. (2014). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT. Panin Bank Tbk. Area Mikro Jombang). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 12(1), 83041.
Indah, P. P. A. P., Rahmawati, P. I., & Andiani, N. D. (2019). Pengaruh Sistem Penghargaan (Reward) Terhadap Kinerja Trainee Di Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali. Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata, 2(1), 41. https://doi.org/10.23887/jmpp.v2i1.22087
Iriawan, H. (1999). Strategi Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik IISIP YAPIS Biak, 1–20.
Jati, W. R. (2011). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta. JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 68–78. https://doi.org/10.22146/jsp.10926
Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN ( Aparatur Sipil Negara ) di Indonesia. MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan, 4(1), 73–84.
Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 569–586. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Maharani, D. (2017). Kinerja Pegawai Samsat Dalam Pemberian. 5(1), 81–92.
Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
Masyhudi. (2005). INI Kinerja birokrasipemerintah dalam pelayanan kepada publik. Aplikasia, Jumal Aplikasi Llmu-Ilmu Agama, VI(1), 47–66.
Nasihah, D. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor SAMSAT Pati. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(01), 176–185. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1154
Nuraeni, S. (1386). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. 283.
Oktarina, E. (2013). Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 18, 1–20.
Pardede, A. C., & Mustam, M. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(4), 122–140.
Pratiwi, N. T. S. I., & Ni Nengah, A. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, 8(10), 1–15.
Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2019). Teori Peran Dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 2(4), 449–467. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan, 53 Undang-Undang Republik Indonesia 1689 (2009). http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12
Pustikasari, Y. D., Susilaningsih, & Jaryanto. (2016). Keefektivan Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Tata Arta” UNS, 2(1), 84–96.
Putra, P. (2019). Implementasi Sikap Disiplin Anak Di Lembaga Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Dalam Membentuk Pengembangan Moral. Primary : Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar, 11(1), 35. https://doi.org/10.32678/primary.v11i01.1293
Rakayoga, G. L. (2014). Disiplin Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian Di Indonesia Civil Service Discipline Based on the Government Regulation Number 53 Year 2010 Viewed From the Personel Law Aspect in Indonesia. Kajian Hukum Dan Keadilan, 2, 325–337.
Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 263–276. https://doi.org/10.2013/jhsk.v12i2.139
Regah, R. T., Sabjino, H., & Pinatik, S. (2019). Analisis Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Pelatihan Pada Pelayanan Aparatur Pajak Di Uptd Samsat Amurang. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 4(1), 64–72.
Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 4(1).
Rondinelli, D. A. (2007). What Is Decenralization? A Decentralization Briefing Notes. World Bank Institute.
Saktiawan, I. (2020). Penerapan Aplikasi Sipedis (Sistem Penegakan Disiplin) Pada Kppbc Tmp B Makassar. Jurnal Administrasi Negara, 26(1).
Sartika, D. (2013). Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis, 1(7), 135–146.
Siregar, P. J. W. S., & Tirta, N. (2017). Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 153–168.
Sonatra, P. N., Novianto, W. T., & Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. Masalah-Masalah Hukum, 48(1), 60. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70
Sulistiyowati, & Sabila, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakart Pusat Tahun 2014- 2016. Jurnal STEI Ekonomi, 27(1), 121–137. https://doi.org/10.36406/jemi.v27i1.157
Yuniani, A., Ardianti;, D. I., & Rahmadani, W. A. (2019). Era Revolusi Industri 4.0 : Peran Media Sosial Dalam Proses Pembelajaran Fisika di SMA. Jurnal Pendidikan Fisika Dan Sains, Vol (2)(2), 18–23. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJKXMdSrGGsJ:https://www.ejurnalunsam.id/index.php/JPFS/article/download/1727/1321+&cd=43&hl=id&ct=clnk&gl=id
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 Politeknik STIA LAN Makassar
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Policy for Journals That Offer Open Access
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
