EVALUASI PELAKSANAAN E-TENDERING PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penulis

  • Yohanis Salupra Politeknik STIA LAN Makassar

DOI:

https://doi.org/10.33509/jan.v26i1.1166

Kata Kunci:

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, E-Tendering, Unit Layanan Pengadaan, Evaluasi

Abstrak

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-tendering di Indonesia masih mengalami beberapa masalah. Seperti halnya pelaksanaan e-tendering pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami tender gagal. Pada tahun 2016, jumlah tender gagal sebanyak enam paket tender gagal sebesar Rp4.695.581.000,00. Kemudian  pada tahun 2017, jumlah paket tender gagal sebanyak empat paket sebesar Rp36.531.445.000,00. Pada tahun 2018, sebanyak empat paket mengalami tender gagal senilai Rp23.407.124.000,00. Sampai Agustus 2019, tender gagal terjadi sebanyak dua paket dengan nilai Rp2.061.932.000,00. Selain itu, masih terdapat adanya persekongkolan penyedia dalam mengikuti tender. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan E-Tendering Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian tender, dan penerapan reverse auction yang belum sesuai dengan ketentuan. Kecukupan biaya dan hasil dalam pelaksanaan e-tendering telah terpenuhi dan juga terjadi perataan distribusi kegiatan dan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses e-tendering. Kepuasan para pihak dalam melaksanakan e-tendering adalah kemudahan akses sistem, persaingan dan prosesnya yang terbuka, dan mampu mengurangi beban kerja. Maintenance jaringan yang mengganggu jadwal tender, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan proses pemberian penjelasan belum sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan e-tendering pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya status ad hoc Pokja ULPD, kompetensi para pihak, koordinasi antara PPK dengan Pokja ULPD, maintenance jaringan, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan pelaksanaan tahapan pemberian penjelasan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Aditya, Johan R. dan Oktaviana, Sonya. (2015). Analisis Perubahan Metode Pengadaan Dari Konvensional Ke E-Procurement Terhadap Transparansi Proses Pengadaan Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Skripsi, UNIVERSITAS INDONESIA).

Bawono, Indro. (2011). Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Keuangan. (Tesis, UNIVERSITAS INDONESIA.)

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.

Faisol, Imam Agus dkk. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA, Vol.2 No. 2, Oktober.

Karyasa, I N. R. dkk. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Badungâ€. Jurnal Spektran, Vol. 2 No. 1, Januari.

Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif (Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Universitas Indonesia Press.

Mustafa, Khalid. (2010). Berapa Honor Panitia Pengadaan? (www.khalidmustafa.info).

Nasution, Siti Patimah. (2012). Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Pada LPSE Kementerian Keuangan. (Tesis, UNIVERSITAS INDONESIA).

Radit. (2017). Menatap Masa Depan Pengadaan di Langit Dhanapala (Warta Eproc, edisi XVII).

Sadiqa, Sarah. (2017). Bangun Sistem Informasi, Kembangkan Paradigma Baru Pengadaan (Majalah KREDIBEL, edisi 9 Sep-Des).

Simatupang, Togar M. dan Kartika, Fanny. (2013). Manajemen Pengadaan Publik. Jurnal Pengadaan, Vol. 3 No. 3, November.

Udoyono, Kodar. (2012). E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, Februari.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2020-12-31

Cara Mengutip

Salupra, Yohanis. 2020. “EVALUASI PELAKSANAAN E-TENDERING PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN”. Jurnal Administrasi Negara 26 (1):46-67. https://doi.org/10.33509/jan.v26i1.1166.